Penyaluran Bansos di Bulungan Diawasi Polisi

Penyaluran Bansos di Bulungan Diawasi Polisi

TANJUNG SELOR  – Aparat kepolisian saat ini memiliki kewenangan dalam mengawasi Bantuan Sosial (Bansos), hal ini lantaran adanya Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Sosial dan Polri terkait penyaluran bantuan tersebut, baik berupa Beras Sejahtera (Rastra) maupun maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala mengatakan dengan adanya kerja sama

TANJUNG SELOR  – Aparat kepolisian saat ini memiliki kewenangan dalam mengawasi Bantuan Sosial (Bansos), hal ini lantaran adanya Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Sosial dan Polri terkait penyaluran bantuan tersebut, baik berupa Beras Sejahtera (Rastra) maupun maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala mengatakan dengan adanya kerja sama tersebut, penyaluran bansos seperti rastra maupun BPNT ke masyarakat dapat tepat sasaran dan jauh dari penyimpangan.

“Memang sejatinya bantuan tersebut haruslah tepat sasaran, sehingga pengawasan perlu dilakukan, salah satunya dengan keterlibatan kepolisian,” ungkapnya usai menghadiri  video conference MoU tersebut di Aula Polres Bulungan belum lama ini.

Pada intinya lanjut wabup pihaknya sangat menyambut baik kerjasama tersebut, sehingga diharapkan kedepan untuk penyaluran harus diawas oleh polisi supaya berjalan dengan baik tepat sasaran.

“Di Bulungan sendiri untuk pengelolaannya masih sama seperti tahun lalu, mekanismenya tetap sama yaitu rastra dan BNPT, apa yang sudah menjadi kewenangan kita akan dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya sembari mengatakan kini pengelolaan bansos bukan lagi dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melainkan Dinas Sosial  (Dinsos) Bulungan.

Sementara itu Kepala Dinsos Bulungan H. Zainuddin menambahkan, kerja sama dengan Polri merupakan hal yang baik. Selain melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos, pihak kepolisian juga diminta untuk menindak jika bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

“Tujuannya kan agar lebih aman dan mencegah kebocoran maupun pemborosan,” ujarnya.

Ia katakan, bantuan pusat tersebut akan dibagikan pertengahan 2019 ini, dengan jumlah penerima sebanyak 4.268 kepala keluarga (KK). Setiap kepala keluarga akan menerima Rp 110.000 per bulan. 

“Dari pusat memang angkanya segitu. Nantinya disalurkan enam bulan ke depan dimulai pada bulan Juli. Kalau Januari sampai bulan Juni, itu Rastra,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, untuk penambahan kuota Rastra, ia sebutkan tergantung seperti apa hasil pendataan yang dilakukan lagi nantinya. Kuota akan berubah apabila ada ketidaksesuain penerima atau penerimanya sudah meninggal dunia.

“Itu nanti ada perubahan, misalnya dia mampu, ada yang meninggal. Nah, itu dipadukan lagi, update dan bisa berubah kemudian yang mengusulkan adalah bupati. Yang mampu diganti dengan yang kurang mampu,” pungkasnya. (diskominfo)

Citra Benuanta
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *