BPK RI dan Pemkab Bulungan Laksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Keuangan 2018

BPK RI dan Pemkab Bulungan Laksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Keuangan 2018

TANJUNG SELOR – Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) laksanakan Entry Meeting Pemeriksaan dan Pengarahan atas Laporan Keuangan Pemkab Bulungan Tahun 2018 yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati Bulungan, Jumat (15/2). Kegiatan yang dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

TANJUNG SELOR – Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) laksanakan Entry Meeting Pemeriksaan dan Pengarahan atas Laporan Keuangan Pemkab Bulungan Tahun 2018 yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati Bulungan, Jumat (15/2).

Kegiatan yang dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan, seluruh PA, KPA, PPK, Pejabat pengadaan OPD serta Penanggung Jawab ULP tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala.

“Kami ucapkan selamat datang kepada BPK RI Perwakilan Kaltara dalam mengawali tugasnya di tahun 2019 ini,” ungkapnya.

Wabup berharap agar pertemuan yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada seluruh ASN yang ada dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya masing-masing.

“Kami harapkan juga kepada seluruh ASN dapat memanfaatkan ini untuk berdiskusi dan bertukar pendapat kepada pihak BPK,” sebutnya.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara Karyadi menjelaskan entry meeting pemeriksaan interim atas laporan keuangan Pemkab Bulungan tahun 2018 tersebut bertujuan untuk mendeteksi lebih dini.

“Jadi apa-apa yang nantinya menjadi hal yang signifikan, baik material maupun yang massive itu akan kita deteksi lebih awal di audit interim saat ini,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Karyadi nanti begitu penyerahahan un-audited-nya yang mana akan diserahkan sebelum 31 Maret 2019, itu sudah agak ringan.

“Dalam artian apa yang menjadi kekurangan dapat dideteksi,” sebutnya.

Sehingganya, semua OPD harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang diberikan kepada masing-masing. OPD harus membuat, menyusun dan dikumpulkan serta dikonsolidasikan dengan BPKAD Bulungan untuk disusun menjadi Laporan Keuangan Pemkab Bulungan un-audited.

“Begitu un-audited dan diserahakan ke BPK, dilakukan pemeriksaan lagi, nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan opini, yaitu WTP (Wajar tanpa pengecualian) atau WDP (Wajar dengan pengecualian). Kalau Bulungan 2017 masih WDP. Sehingga tujuan pemeriksaan ini memberikan keyakinan yang memadai terhadap kami atas semua hal yang wajar telah disajikan dalam laporan keuangan ini,” pungkasnya. (MC Bulungan/slu)

Citra Benuanta
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *