Pemkab Gelar Rapat Roadmap TPID 2019

Pemkab Gelar Rapat Roadmap TPID 2019

TANJUNG SELOR – Dalam rangka Pembahasan Roadmap Pengendalian Inflasi 2019-2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bulungan mengelar rapat yang dihadiri instansi terkait di Ruang Rapat Wakil Bupati Bulungan, Jumat (22/2). Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala sekaligus pimpinan rapat, Sekkab Bulungan Syafril, Kepala Bappeda Bulungan, M.Isnaini, pihak OPD sepertu Perikanan, Pertanian, Perindagkop dan

TANJUNG SELOR – Dalam rangka Pembahasan Roadmap Pengendalian Inflasi 2019-2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bulungan mengelar rapat yang dihadiri instansi terkait di Ruang Rapat Wakil Bupati Bulungan, Jumat (22/2).

Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala sekaligus pimpinan rapat, Sekkab Bulungan Syafril, Kepala Bappeda Bulungan, M.Isnaini, pihak OPD sepertu Perikanan, Pertanian, Perindagkop dan UMKM, Dishub, Bagia Hukum, Bagian Humas, Bulog serta pihak Bank Indonesia (BI) Kaltara tersebut berlangsung kurang lebih 2 jam lamanya.

Dikatakan Dika Arya Perdana, salah Satu Perwakilan dari BI Kaltara, inflasi menjadi penting untuk di keroyok bersama oleh TPID, lantaran inflasi memiliki kencenderungan terhadap harga-harga untuk bergerak naik.

“Walaupun ini fenomena ekonomi secara terori, tetapi tetap berpengaruh pada target-target pembangunan di daerah,” ungkapnya dalam rapat tersebut.

Lebih jauh ia katakan, meningkatnya inflasi sama juga berpengaruh dengan meningkatkan kemiskinan, karena biaya hidup meningkat sehingga garis kemiskinan pun meningkat.

“Namun sebenarnya secara ekonomi, inflasi tersebut juga dalam taraf tertentu dapat menjadi posifit, utamanya bagi pelaku usaha,” jelasnya.

Iapun menjelaskan bagaiman pihak BI bisa masuk dalam permasalah inflasi tersebut, itu semua kata dia lantaran amanat Undang-undang Republik Indonesia, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah.

“Nilai rupiah yang dianggap stabil itu ternyata ada di dua sisi, pertama terhadap mata uang asing atau kurs stabilisasi, yang mana ini dikukan sepenuhnya oleh kantor pusat kami di Jakarta,” urainya.

Sisi yang kedua kata Dika, yaitu terhadap barang dan jasa dalam negeri, namun terhadap masalah tersebut, BI tidak diberikan kewenangan untuk melakukan stabilisasi, melainkan harus berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini instasi terkait lainnya di setiap daerah, termasuk di Kaltara, khususnya Bulungan.

“Di daerah sendiri, inflasi biasanya disebabkan oleh komoditas pangan yang ada, namun ada juga komoditas lainnya,” bebernya.

Terlepas dari itu kata dia, jika berbicara inflasi, secara nasional pada Desember tahun 2018, inflasi Kaltara mencapai angka 1,6 persen setelah Papua dengan angka 1,5 persen

“Artinya Kaltara itu nomor dua tertinggi di indonesia saat itu,” sebutnya.

Dilihat secara keseluruhan tahun pada 2018 lalu, posisi Inflasi Kaltara mencapai angka 5,0 persen dimana masuk kategori merah, sementara itu inflasi nasional sebesar 3,13 persen.

“Kaltara di atas inflasi nasional, memang hanya 1 kota saja yang dinilai, yaitu Tarakan, Bulungan sendiri Insya Allah Juni mendatang diumumkan hasilnya perhitungannya oleh BPS,” sebutnya.

Semoga kata dia dengan dihitungnya inflasi Bulungan atau Tanjung Selor, dapat mengurangi beban Kota Tarakan, yang selama ini menjadi penyumbang inflasi di Kaltara.

Sementara Wabup Ingkong Ala menjelaskan, rapat tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tim Pengendalian Inflasi, Kepmen Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan telah disusunnya Roadmap TPID Kabupaten Bulungan Tahun 2019.

“Untuk itulah digelar rapat tersebut, agar TPID Bulungan dapat menerima masukan dan saran dari pihak terkait lainnya,” urainya.

Pada dasarnya kata dia, rapat dilakukan sekaligus untuk mencari solusi-solusi dari apa yang terjadi saat ini di daerah Bulungan, sehingganya permasalah inflasi dapat teratasi.

“Tadi sudah banyam masukan dan saran yang diberikan oleh peserta rapat, selerti salah satunya persoalan ketersedia komoditi, seperti apa proses distrubusinya agar tidak ada kekosongan di daerah,” jelasnya.

Sekkab Bulungan Syafril juga menambahkan agar memang permasalah inflasi dapat dikerjakan dengan baik oleh tim, tentunya hal tersebut dibutuhkan dukungan instansi terkait yang terlibat.

“Masalah inflasi memang suatu hal yang harus kita keroyok bersama,” ucapnya.

Untuk Bulungan sendiri, kata dia sejauh ini belum diketahui seperti apa hasil perhitungan inflasinya, sebab Juni mendatang barulah BPS mengumumkan hasil perhitunganya.

“Sejauh ini di Kaltara kan hanya Tarakan saja yang dihitung, dengan masuknya Bulungan dalam daftar perhitungan Inflasi di Kaltara, kita berharap juga dapat berkontribusi dengan baik,” bebernya.

Ia katakan, Bulungan tentu tak dapat disamakan dengan Kota Tarakan, alur distribusi dari wilayah lainnya kata dia saling berhubungan tidak terputus seperti Tarakan yang notabenenya pulau.

“Semoga inflasi kita kedepan dapat kita pantau bersama,” tutupnya. (MC Bulungan/slu)

Citra Benuanta
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *