Satukan Presepsi, PPID Bulungan Lakukan Pertemuan

Satukan Presepsi, PPID Bulungan Lakukan Pertemuan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) lakukan pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan PPID Pembantu di lingkungan Pemkab Bulungan di Ruang Serba Guna Lantai II Kantor Bupati, Selasa (26/3). Dijelaskan Kepala Diskominfo Bulungan HM.Zulkifli Salim berkaitan dengan PPID, petugas-petugasnya adalah pejuang-pejuang informasi daerah. Untuk itu

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) lakukan pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan PPID Pembantu di lingkungan Pemkab Bulungan di Ruang Serba Guna Lantai II Kantor Bupati, Selasa (26/3).

Dijelaskan Kepala Diskominfo Bulungan HM.Zulkifli Salim berkaitan dengan PPID, petugas-petugasnya adalah pejuang-pejuang informasi daerah. Untuk itu berkaitan dengan kegiatan pertemuan tersebut ada hal-hal yang perlu dibahas bersama.

Kepala Diskominfo Bulungan HM.Zulkifli Salim saat membuka acara  pertemuan tersebut.
SAMSUL UMARDHANY/MCB

“Seperti pendistribusian informasi, selain itu juga SK (Surat Keputusan) Bupati Bulungan tentang struktur dan kerja tupoksi kita (PPID, Red) nanti,” ungkapnya saat membuka pertemuan tersebut.

Kemudian kata dia, sebesar apa peran PPID tersebut, Zulkifli menjelaskan bahwa di seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki perhatian yang besar mengenai peran PPID.

“Kalau disederhanakan, kalau kepala daerah tidak melaksanakan undang-undang tentang keterbukaan publik, maka peminta informasi, siapapun itu masyarakat, dapat menuntutnya,” bebernya.

Oleh karenanya kata dia, kepala daerah sebagai pejabat publik tentu membutuhkan perlindungan dengan menurunkannya dalam bentuk lembaga, sebagai perisai di depan yaitu PPID.

“Dalam hal ini atasan PPID adalah Sekkab (Sekretaris Kabupaten),” jelasnya.

Ia menjelaskan, Diskominfo yang dalam hal ini adalah PPID utama adalah koordinator, sementara ujung tombaknya adalah PPID Pembantu, yang pejabatnya ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam hal ini Sekretaris.

“Informasi apapun nanti di OPD menjadi kewajiban PPID untuk menyampaikan kepada siapa saja masyarakat peminta informasi, baik itu LSM, Wartwan, ataupun orang perorang,” jelasnya.

Meski demikian kata Zulkifli, PPID tidak serta merta memberikan informasi yang diminta, melainkan ada prosedur yang harus dilalui. Dalam hal ini peminta informasi harus membuat permohonan.

“Setelah permohonan diajukan, paling lambat 14 hari informasi yang diminta sudah bisa diterima, jangan lebih dari itu,” jelasnya.

“Jadi ada batas waktunya. Jadi yang akan mereka (Peminta informasi) jerat, saya mohon maaf, ialah kepala daerah yang merupakan pejabat pelaksana anggaran publik berdasarkan undang-undang jika PPID tidak memberikan informasi,” jelasnya.

Untuk itulah, kata dia, tujuan pertemuan tersebut diadakan,  ialah agar PPID bisa sama-sama menyamakan presepsi, bersama-sama mengkaji peran PPID itu seperti apa dan bagaimana.

“Saya juga berharap PPID berperan optimal,” sebutnya.

Sementara itu ditambahkan Kepala Bidang (Kabid) IKP Diskominfo Bulungan, Elya, pertemuan antara PPID Utama dan Pembantu tersebut juga lebih fokus membahas mengenai informasi publik yang dikecualikan.

“Sebab dalam PPID itu ada klasifikasi informasi publik, yaitu terbuka dan dikecualikan,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan Elya, data yang dikecualikan itu memang benar adanya, dalam hal ini adalah hak dari setiap OPD untuk informasi yang dikecualikan tersebut, silahkan saja buat list-nya atau daftarnya.

“Semua list yang dikecualikan tersebut nantinya juga akan diramu atau di uji konsekuensi bersama dewan pertimbangan, jadi tidak serta merta langsung dikecualikan,” pungkasnya. (MC Bulungan/slu)

Citra Benuanta
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *