Cegah KKN, Sosialisasi dan Bimtek LHKASN Digelar

Cegah KKN, Sosialisasi dan Bimtek LHKASN Digelar

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Inspektorat lakukan sosialisasi serta bimbingan teknis (Bimtek) mengenai Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatus Sipil Negara (LHKASN) melalui Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SI-HARKA) yang telah berlangsung selama dua hari di Ruang Serba Guna Lantai II Kantor Bupati. Hadir mewakili Bupati Bulungan H.Sudjati, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Inspektorat lakukan sosialisasi serta bimbingan teknis (Bimtek) mengenai Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatus Sipil Negara (LHKASN) melalui Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SI-HARKA) yang telah berlangsung selama dua hari di Ruang Serba Guna Lantai II Kantor Bupati.

Hadir mewakili Bupati Bulungan H.Sudjati, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir.Hamdani menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebagai bagian dari pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang, membentuk transparansi serta menguatkan integritas ASN khususnya di lingkungan Pemekab Bulungan.


Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir.Hamdani ketika membuka acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis LHKASN

“Sebagaimana kita ketahui bersama, selain LHKASN ada pula LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara,” jelasnya saat membuka kegiatan, Kamis (29/3).

Secara singkat, lanjutnya adanya LHKPN merupakan tindak lanjut dari peraturan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 di mana LHKPN merupakan kewajiban seluruh pejabat penyelenggara negara di Indonesia.

“Sementara LHKASN merupakan tindak lanjut antara lain dari surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 1 Tahun 2015, tentang Kewajiban Penyampaian LHK ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah,” jelasnya sembari mengatakan LHKPN tujuan penyampaiannya ke KPK, sedangkan LHKASN disampaikan kepada APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat.

Ia juga menekankan bahwa pengisian LHKASN wajib bagi seluruh ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN, termasuk di dalamnya pengelola anggaran maupun panitia pengadaan barang dan jasa.

“Pelaporan harta kekayaan harus dilaksanakan oleh seluruh ASN, karena merupakan strategi pencegahan tindak pidana korupsi, dan menjadi salah satu indikator dalam zona integritas,” bebernya.

Selain itu, kata dia, sebagai ASN yang merupakan penyelenggara pemerintah dan pembangunan, tenut dituntut untuk memahami berbagai ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi, dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya di lingkungan Pemkab Bulungan.

Mengingat pentingnya penguasaan dan pemahaman terhadap LHKASN ini, ia sempat berpesan agar seluruh peserta sosialisasi dan bimtek, untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh kesungguhan.

“Sehingga semua materi dapat dipahami dan selanjutnya dapat dilaksanakan serta diinformasikan kepada pegawai di OPD masing-masing,” pungkasnya. (MC Bulungan/slu)

Citra Benuanta
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *