Pemkab Bulungan Gelar Rakor Gugus Tugas KLA

Pemkab Bulungan Gelar Rakor Gugus Tugas KLA

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bulungan mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Senin (22/4). Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Bulungan Agus Nurdiansyah menjelaskan, kegiatan yang dirangkaikan dengan evaluasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bulungan mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Senin (22/4).

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Bulungan Agus Nurdiansyah menjelaskan, kegiatan yang dirangkaikan dengan evaluasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan kabupaten Bulungan menjadI KLA, melalui sistem pembangunan berbasis hak anak, dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya.

“Komitmen dan sumber daya tersebut mulai dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan program maupun kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan terhadap anak,” ucapnya saat mewakili Bupati Bulungan Sudjati membuka rakor tersebut.

Kepala DP3AP2KB Bulungan Aryani Arsyad saat memberikan arahan didampingi Ketua Gugus Tugas KLA Bulungan M.Isnaini dan Staf Ahli Agus Nurdiansyah saat rakor di Serbaguna Lantai I Kantor Bupati Bulungan, Senin (22/4).

Ia melanjutkan, pertemuan gugus tugas merupakan momen penting dalam rangka mengevaluasi program-program KLA yang telah dicanangkan dan tetapkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi di masa depan.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, indikator kabupaten layak anak terdiri dari 31 indikator yang didasarkan pada substansi hak-hak anak,” urainya.

Yang mana ke 31 indikator tersebut diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak Yang Juga Sudah Diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

“Saya berharap, melalui pertemuan ini, indikator-indikator kabupaten layak anak tersebut dapat dievaluasi secara mendalam, terutama dalam mengkoordinasikan perencanaan pemenuhan hak-hak anak melalui pengembangan KLA,” imbuhnya.

Kemudian kata dia, kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, agar terus meningkatkan efektifitas koordinasi, perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

“Terutama mengawal pelaksanaan pengembangan KLA dimulai dari terwujudnya Perda perlindungan anak di Kabupaten Bulungan,” tegasnya.

Untuk itu ia katakan, ia juga turut mengingatkan peran seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu untuk mendukung mewujudkan KLA di Bumi Teguyun—sebutan lain Bulungan.

“Saya juga mengajak kita semua untuk berkomitmen bahwa anak adalah investasi kita di masa yang akan datang maka menjadi kewajiban kita bersama untuk melindungi mereka dan menjadikannya lebih berkualitas,” pungkasnya. (MC Bulungan/slu)

Citra Benuanta
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *