Antisipasi Pernikahan Anak, DP3AKB Bulungan Gelar Rakor

Antisipasi Pernikahan Anak, DP3AKB Bulungan Gelar Rakor

TANJUNG SELOR – Dalam rangka sinergitas Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bulungan mengelar Rapat Koordinasi dengan Stakeholder terkait yang langsung dipimpin Bupati Bulungan H.Sudjati, Jumat (14/6). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai I Kantor Bupati Bulungan itu juga turut dihadiri Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, serta

TANJUNG SELOR – Dalam rangka sinergitas Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bulungan mengelar Rapat Koordinasi dengan Stakeholder terkait yang langsung dipimpin Bupati Bulungan H.Sudjati, Jumat (14/6).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai I Kantor Bupati Bulungan itu juga turut dihadiri Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, serta para OPD hingga instansi terkait lainnya seperti pihak Kementerian Agama, KUA hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat.

Kepala DP3AKB Aryani Arsyad menyebutkan, diadakannya kegiatan tersebut lantaran beberapa hal, seperti pertama kasus pernikahan dini di Bulungan terbilang cukup banyak, pada tahun 2018 saja ada sebanyak 147 kasus.

“Selain itu juga dilihat dari meningkatnya kasus perceraian hingga kekerasan pada anak,” ungkapnya.

Ia melanjutkan perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah usia 18 tahun, jika mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun sedangkan laki adalah 19 tahun.

“Sementara undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun,” terangnya.

Untuk itu kata dia, perkawinan anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh KHA yaitu hak atas pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan seksual.

“Selain itu hak atas kesehatan hingga hak untuk dilindungi dari ekploitasi,” terangnya.

Atas perkawinan anak ini tentu timbul dampak-dampak sosial yang seperti tingginya angka perceraian, rendahnya kualitas SDM, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan hingga menghambat agenda-agenda pemerintah seperti program KB.

“Untuk itu kita perlu koordinasi dan integrasikan program antar stakeholder atau OPD dalam menjalankan amanat perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak,” jelasnya.

Untuk itu kata dia, Pemerintah haruslah hadir agar bagaimana bisa meminimalisir kasus-kasus tersebut, salah satunya upaya yang dapat dilakukan yaitu mencerdaskan para calon orang tua ataupun pasangan yang hendak menikah.

“Untuk itu diadakan rapat koordinasi ini, agar kita bisa bersama-sama mencari solusi yang baik dalam menyikapi berbagai persoalan tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Bulungan H.Sudjati menyebutkan memang masalah tersebut haruslah dikerjakan secara bersama-sama, di Bulungan sendiri kata dia saat ini telah mulai berjalan.

“Kita bahas bersama, apakah perlu ditambah ataupun dikurangi apa yang sudah ada, rakor ini hanya permulaan, tentu akan ada tindak lanjutnya, nanti juga ada tim khususnya untuk masalah ini,” terangnya.

Utamanya yang harus dilakukan kata dia adalah sosialisasi dengan membagikan berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan anak tersebut. Ia mengakui bahwa sosialisasi yang ada sejauh ini belum menyentuh masyarakat.

“Untuk itu perlu kerja keras kita bersama, nanti hingga ke pelosok daerah,” jelasnya.

Memang kata dia masalah perkawinan anak banyak dampak yang dapat ditimbulkan, utamanya masalah kesehatan anak. Terlebih itu anak yang akan dilahirkan nantinya, itu perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Nanti dapat melahirkan anak yang stunting (bertubuh pendek), itu juga harus diantisipasi, bisa juga cacat dan lainnya,” pungkasnya. (MC Bulungan/slu)

Citra Benuanta
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *