Bulungan Susun APBD 2020

Bulungan Susun APBD 2020

TANJUNG SELOR – Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Bulungan melalui Bagian Pembangunan melaksanakan Sosialisasi Regulasi Penyusunan APBD tahun anggaran 2020, yang sekaligus dirangkai dengan percepatan Perubahan APBD

TANJUNG SELOR – Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Bulungan melalui Bagian Pembangunan melaksanakan Sosialisasi Regulasi Penyusunan APBD tahun anggaran 2020, yang sekaligus dirangkai dengan percepatan Perubahan APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2019 di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupat Bulungan pada Selasa (9/7).

Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran narasumber yaitu dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mukzizat, S.Sos, M.Si.

Kehadiran narasumber dari Kemendagri diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan terhadap regulasi atau ketentuan dan peraturan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020 sekaligus memberikan saran pemikiran kepada Pemkab Bulungan melakukan percepatan perubahan APBD tahun anggaran 2019 yang sedang berjalan.

“Dengan telah dikeluarkannya Permendagri dan pedoman tersebut, maka diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyusun APBD tahun 2020,” terang Wabup. Dilanjutkan, regulasi dalam Permendagri tersebut juga menjadi instrumen Kemendagri dalam memberikan bimbingan dan evaluasi perencanaan APBD tahun Anggaran 2020.

Wabup juga ingin menyampaikan kembali pesan Mendagri dalam rangka penyusunan APBD tahun 2020, yaitu ada 7 permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah.

Pertama, penganggaran tidak sesuai dengan substansi. Kedua, kelebihan pembayaran honorarium perjalanan dinas dan paket meeting. Ketiga, kelebihan pembayaran modal. Keempat, pertanggungjawaban belanja kurang tertib. Kelima, realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi anggarannya. Keenam, kelebihan pembayaran pada belanja barang dan jasa, termasuk jasa konsultasi. dan Ketujuh, penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai.

“Mendagri meminta daerah harus senantiasa meningkatkan inovasi dan tidak terjebak pada rutinitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program yang berjalan dengan baik,” ucap Wabup. Diingatkan, terkait kegiatan percepatan Perubahan APBD tahun anggaran 2019, agar OPD di lingkungan Pemkab Bulungan dapat dan mampu membelanjakan uang negara secara efektif dan efisien.

“Optimalkan pertumbuhan daerah dengan baik, dan jangan terjebak pada rutinitas,” tandasnya. Ditambahkan, OPD juga harus memastikan dana untuk rakyat disalurkan dengan optimal dan dijaga dengan baik, serta belanja modal digunakan secara produktif dengan tetap mengantisipasi belanja sosial seperti bencana alam, dan lain sebagainya. (Hms Pemkab Bulungan)

Citra Benuanta
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *