2019 Bulungan Tentukan 14 Informasi yang Dikecualikan

2019 Bulungan Tentukan 14 Informasi yang Dikecualikan

Bulungan, CitraBenuanta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menentukan sebanyak 14 poin informasi yang dikecualikan untuk tahun 2019 ini. Hal tersebut diketahui setelah adanya rapat uji konsekuensi final yang dilakukan PPID bersama dengan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bulungan pada, Rabu (20/11/19). Dikatakan PPID

Bulungan, CitraBenuanta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menentukan sebanyak 14 poin informasi yang dikecualikan untuk tahun 2019 ini.

Hal tersebut diketahui setelah adanya rapat uji konsekuensi final yang dilakukan PPID bersama dengan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bulungan pada, Rabu (20/11/19).

Dikatakan PPID Utama HM Zulkifli, S.E,.M.Si untuk tahun 2019 ini baru ada empat OPD yang menentukan informasi yang dikecualikan, meski demikian kata dia semua OPD di Lingkungan Pemkab Bulungan kedepan akan menentukannya juga.

“Namun dilakukan secara bertahap, untuk tahun 2019 ini empat ini dulu diprioritaskan sebab keempat OPD ini yang paling banyak diminta informasinya,” ungkapnya usai kegiatan.

Ia melanjutkan rapat uji konsekuensi dilakukan bersama empat OPD yaitu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Uji konsekuensi dilakukan karena amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.

Ia Katakan terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Bulungan selaku Badan Publik wajib menyiapkan dan menyajikan informasi bagi masyarakat atau publik.

“Jadi tidak ada lagi informasi yang harus ditutup-tutupi, kecuali memang jenis informasi yang dikecualikan berdasarkan undang undang,” katanya.

Oleh karena itu lanjutnya, OPD di Bulungan menentukan DIP yang dikecualikan. Dari empat OPD yang ada tersebut ada sebanyak 14 poin informasi yang dikecualikan. 3 poin dari DLH, 2 poin dari Dinas Pertanian, 4 poin dari BPKAD dan 5 poin dari Diskominfo.

“Totalnya ada 14 poin DIP yang dikecualikan pada empat OPD tersebut,” sebutnya.

Secara rinci disebutkannya, pada DLH yang dikecualikan yaitu dokumen dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan, data sampel hasil uji pemantauan kualitas air sungai dan dokumen perizinan lingkungan (Amdal/DELH, UKL-UPL/DPLH).

Sementara dari Dinas Pertanian yang dikecualikan yaitu
dokumen proses penilaian usaha perkebunan perusahaan swasta dalam rangka penetepan klarifikasi kelas kebun dan hak guna usaha perkebunan tentang surat kepemilikan lahan.

Lanjut pada BPKAD Bulungan yaitu akses aplikasi sistem pengelolaan dan database pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan daerah (Unaudit), rekening KASDA
dan rencana pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebelum penetapan/diumumkan.

Sementara pada Diskominfo yaitu daftar user dan password server/aplikasi/perangkat TIK, spesifikasi dan informasi perangkat TIK, berita sandi/kriptogram, frekuensi radio persandian dan berita/radiogram rahasia. “Semua itu ada pertimbangan ataupun konsekuensinya sebagaimana yang telah dibahas bersama atasan PPID dan tim pertimbangan, sehingga dapat ditetapkan menjadi informasi yang dikecualikan. Selanjutnya juga telah dilakukan penandatangan kesepakatan informasi yang dikecualikan,” pungkasnya.(MC Bulungan/sny)

Citra Benuanta
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *