Bulungan Terapkan Penyederhanaan Birokrasi

  • Bagikan

Bulungan, CitraBenuanta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan saat ini telah melakukan penyerdehanaan birokrasi berupa pemangkasan jabatan eselon IV yang dialihkan ke jabatan fungsional yang setara. Hal tersebut setelah adanya pelantikan terhadap 186 orang penjabat fungsional di Aula BKPSDM Bulungan di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Jumat siang (31/12).

Ada sebanyak 186 jabatan administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional yang secara resmi dilantik oleh Bupati Bulungan Syarwani. Dijelaskan bupati, jabatan administrasi eselon IV yang disetarakan dalam jabatan fungsional terdiri kepala sub bagian (kasubbag), kepala sub bidang (kasubbid) hingga kepala seksi (kasi).

“Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo dalam berbagai kesempatan yang menyampaikan bahwa perbaikan birokrasi merupakan salah satu prioritas,” ungkapnya.

Ditekankannya hal tersebut wujud komitmen dan kesiapan sebagai aparatur pemerintah, sebagai aparatur negara dalam menjalankan kebijakan reformasi birokrasi dalam bentuk penyederhanaan birokrasi.

Bupati pun mengingatkan pesan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil, tidak semata berorientasi pada prosedur, proses, dan rutinitas yang monoton.

“Birokrasi harus menjamin bahwa program-programnya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin bahwa program itu terlaksana,” tegasnya.

Untuk itu ia juga berpesan agar para pejabat yang dilantik sebagai ujung tombak pelayanan dari pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Bulungan dapat menjawab tantangan birokrasi tersebut dengan penuh semangat, dengan penuh tanggungjawab sehingga dapat membawa perubahan yang ke arah yang lebih baik.

“Saya harap, kebijakan ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin, karena kinerja saudara-saudara sekalian nantinya akan menjadi cermin atau contoh bagi jajaran birokrasi pemerintah daerah lainnya, khususnya di Kalimantan Utara,” ucapnya.

Lebih jauh dikatakannya, kebijakan penyederhanaan birokrasi tentu akan memberikan sejumlah implikasi. Yaitu dalam bidang kelembagaan, akan ada penataan ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistis.

Lalu dalam bidang ketatalaksanaan, adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan birokrasi dan pelayanan publik. Dan di bidang SDM, perlunya penataan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas serta penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Ini semua menjadi tantangan bagi jajaran Pemkab Bulungan ke depannya.

Untuk diketahui pelantikan di lingkungan Pemkab Bulungan dilaksanakan berdasarkan antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 800/8575/OTDA tanggal 27 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.(MC Bulungan/sny)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.