Pemkab Bahas Izin Lokasi Perusahaan di KIPI dan PLTA Peso

  • Bagikan
Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si bersama Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si dan Sekretaris Daerah, Drs H Syafril memimpin rapat pembahasan tindak lanjut perpanjangan ijin lokasi perusahaan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning -Mangkupadi serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso di Aula Pertemuan Rumah Jabatan Bupati pada Selasa malam (18/1). Dalam pertemuan terungkap, dari 7 perusahaan di KIPI, 4 perusahaan di antaranya telah habis izin lokasinya. Sementara izin lokasi PT Kayan Hydro Energi (KHE) di PLTA Peso akan berakhir pada 20 Februari 2022.
“Menyikapi permasalahan ini, kita di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan akan menindaklanjuti dengan meneruskannya kepada pemerintah provinsi maupun kementerian yang menangani,” terang Bupati. Melalui paparan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan disebutkan, sebanyak 4 perusahaan yang telah berakhir izin lokasinya di kawasan KIPI yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang berakhir pada 26 Juli 2021, PT Dragon Land pada 4 September 2021, PT Dragon Signature pada 10 Desember 2021 dan PT Albassam Petroleum Indonesia pada 18 Januari 2022. Sementara 3 perusahaan lainnya di KIPI yaitu PT Pelabuhan Internasional Indonesia akan habis izin lokasi pada 28 Februari 2022, PT Kayan Patria Industri pada 29 Agustus 2022 dan PT Adhidarya Supra Kencana pada 16 Oktober 2022.
Selanjutnya diterangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi pasal 19 ayat (3) disebutkan bahwa perpanjangan izin lokasi hanya dapat dilakukan apabila perolehan tanahnya 50 persen dari luasan izin lokasi. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang pasal 20 ayat (5) menyebutkan, perpanjangan KKPR hanya dapat dilakukan apabila perolehan tanahnya telah mencapai sekurang-kurangnya 30 persen dari luas tanah yang disetujui.
Dijelaskan pula, berdasarkan laporan progres perkembangan perusahaan atas Surat Bupati Bulungan Nomor 503/690/DPMPTSP-IV tertanggal 12 Agustus 2021 hingga pertemuan pada Selasa malam (18/1) belum ada perkembangan perolehan tanah yang dilakukan oleh 7 perusahaan di kawasan industri tersebut.
  • Bagikan
Exit mobile version