Bulungan Gelar Konsultasi Publik Pemanfaatan Ruang

  • Bagikan

Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si memimpin konsultasi publik Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) di Ruang Pertemuan Bappeda dan Litbang Bulungan pada Selasa (25/1). Bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bulungan nantinya akan memiliki dokumen SPPR jangka menengah 5 tahunan dan SPPR jangka pendek 1 tahunan.

Bupati Bulungan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Errin Wiranda, SE menjelaskan, dokumen SPPR penting karena di Kabupaten Bulungan terdapat sejumlah program yang memanfaatkan ruang cukup besar seperti pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso.

“Konsultasi publik ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menyempurnakan dokumen SPPR Kabupaten Bulungan nantinya,” pesannya dalam kegiatan didampingi Sekretaris Daerah, Drs H Syafril. Sementara Wakil Ketua DPRD Bulungan, Hj Aluh Berlian, SH, M.Si dalam kesempatan sama mendukung adanya SPPR Kabupaten Bulungan terutama untuk memuat visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati Bulungan.

“Bupati dan Wakil Bupati memiliki visi dan misi serta sejumlah program prioritas yang harus masuk dan disinkronkan dengan tata ruang yang ada di Kabupaten Bulungan,” tandasnya. Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si menyampaikan terima kasih atas masukan dari berbagai stakeholder terkait, serta penyusunan SPPR yang dilakukan Bappeda dan Litbang bekerjasama dengan UGM Yogyakarta.

Dijelaskan, adanya dokumen SPPR jangka menengah 5 tahunan dan SPPR jangka pendek 1 tahunan akan menyelaraskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan.

“Melalui sinkronisasi program ini nantinya akan menjadi pedoman Pemkab Bulungan, program-program prioritas yang harus dilaksanakan dalam 1 tahun maupun 5 tahun,” ujarnya. Dijelaskan, adanya SPPR akan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.