Ada PTSL, Pemda Diminta Bantu Anggaran

  • Bagikan

Pemerintah daerah diminta membantu anggaran pra PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di tahun 2022. Hal itu disampaikan dalam zoom meeting yang diikuti Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si didampingi Kepala Kantor Pertanahan Bulungan, Wahyu Setyoko, S.It, MH di di Ruang Rapat Bupati pada Kamis (27/1).

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil menjelaskan, capaian kinerja PTSL pada 2021 mencapai 75 persen tanah terdaftar, pada 2022 ditargetkan 85 persen tanah terdaftar, pada 2023 sebanyak 95 persen tanah terdaftar dan pada 2024 100 persen tanah terdaftar sehingga pada 2025 bisa mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Dijelaskan, tujuan adanya PTSL yaitu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang tanah mereka sehingga terhindar terhadap konflik dan sengketa. Lalu bagi pemerintah daerah akan lebih mudah menggunakan data dan informasi pertanahan untuk pembangunan daerah, khususnya untuk memperoleh BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

“Lalu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga akan lebih terkontrol,” terangnya. Dilanjutkan, seiring komitmen Presiden RI, Joko Widodo agar masyarakat memiliki perlindungan hukum atas tanahnya melalu kepemilikan sertifikat tanah, serta untuk kepentingan ekonomi masyarakat, Kementerian ATR/BPN saat ini telah mendaftarkan 97 juta bidang tanah atau sekitar 74 persen tanah di Indonesia.

Pemerintah daerah pun diminta mendukung kegiatan PTSL yaitu dengan menyiapkan anggaran pra PTSL, memfasilitasi pemasangan tanda batas bidang tanah termasuk sempadan, menyiapkan data-data yang diperlukan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran tanah, melakukan pembebasan/keringanan BPHTB untuk kegiatan PTSL serta membantu menyediakan sarana dan prasarana operasional kegiatan PTSL.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.