CitraBenuanta – Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Bulungan tahun 2020 kepada DPRD Bulungan, yang digelar di Ruang Sidang Datu Adil, dengan tetap mematuhi ketentuan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, Rabu (31/3/2021).
Mengawali LKPJ kepala daerah tersebut, bupati menyampaikan indikator makro pembangunan Kabupaten Bulungan. Untuk diketahui kata dia bahwa indikator makro pembangunan Bulungan terkait dengan produk domestik bruto (PDRB), masih menggunakan data BPS Bulungan tahun 2019.
“Sedangkan untuk data tahun 2020 belum dapat digunakan mengingat datanya masih sangat sementara sehingga sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan. dan data tersebut baru akan dirilis pada pertengahan tahun 2021,” jelasnya.
Bupati melanjutkan terkait dengan indikator makro pembangunan Kabupaten Bulungan, perkembangan PDRB Kabupaten bulungan menurut hasil perhitungan PDRB perekonomian Kabupaten bulungan pada tahun 2019 masih didominasi oleh lapangan usaha yang berbasis pada sumber daya alam (SDA).
“Terutama dari kategori pertambangan dan pertanian. Jumlah seluruh nilai tambah yang tercipta akibat kegiatan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 sebesar Rp 18,26 triliun rupiah,” ungkapnya.
Bupati melanjutkan dari total PDRB Kabupaten Bulungan tersebut, sekitar 26,84% berasal dari nilai tambah pertambangan dan penggalian, 15,69% nilai tambah dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dari industri pengolahan 13,93%, konstruksi 12,76%, perdagangan 8,16%, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib 7,02%.
“Sedangkan sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 22,61%,” sebutnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan untuk tahun 2020 menurun hingga mencapai titik terendah yakni sebesar -0,65%. Hal tersebut mengingat dampak dari pandemi yang turut melanda Bulungan.
“Sebagaimana kita pahami bersama bahwa dalam satu tahun terkahir ini persoalan wabah pandemi covid-19 masih terus terjadi dan belum diketahui kapan akan berakhir,” jelasnya.
Dilanjutkannya pandemi tersebut cukup berdampak kepada ketahanan ekonomi nasional baik di pusat maupun didaerah yang juga berpengaruh kepada gairah dunia usaha dan roda perekonomian masyarakat, termasuk di Kabupaten Bulungan.
“Kondisi ekonomi yang melemah di tengah pandemi covid-19 ini merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi. Pemerintah terus berupaya untuk mengatur dan mempercepat akselarasi (pemulihan ekonomi),” bebernya.
Bupati melanjutkan, mengedepankan penanganan penyebaran virus Covid-19 dengan ketat, merupakan langkah yang sangat penting dan mendesak untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
“Disisi lain kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dimasa kedaruratan ini perlu ditingkatkan,” imbuhnya.
“karena masih banyak masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga mempengaruhi peningkatan kasus positif setiap harinya,” sambungnya.
Pemerintah juga kata dia akan terus menjalankan program bantuan sosial bagi masyarakat ataupun pelaku usaha yang berdampak pandemi Covid-19, diantaranya melalui subsidi, bantuan sosial untuk menjaga agar ekonomi tetap stabil.
“Dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan kita berharap semoga prsoalan pandemi covid-19 ini cepat selesai guna mendorong proses pemulihan ekonomi,” ungkapnya.
Pemerintah daerah terus berupaya melakukan penguatan kemandirian ditengah anggaran yang cenderung mengalami defisit dan penurunan setiap tahun. Melalui pengelolaan anggaran yang baik dengan menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber penerimaan bagi daerah seperti sumber pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya akan berimpilkasi pada peningkatan pendapatan daerah.
“Upaya pemerintah daerah tersebut memiliki tantangan dengan berbagai persoalan ekonomi terlebih ditengah situasi pandemi yang masih terus terjadi. Situasi tersebut pada gilirannya berpengaruh kepada pendapatan daerah yang belum memenuhi target sebagaimana yang direncanakan,” bebernya.
Untuk itu kata dia kecermatan pemerintah daerah dalam mengkalkulasi keuangan sangat diperlukan disamping negosiasi dengan pemerintah pusat tetap dilakukan guna mendapatkan anggaran yang dibutuhkan dalam membiayai pembangunan diberbagai sektor.
“Disamping itu untuk mendatangkan sumber pendapatan daerah, diperlukan kepiawaian kita dalam melayani para investor secara profesional,” sebutnya.
Melalui reformasi birokrasi, para birokrat dituntut memiliki profesionalisme birokrasi termasuk menciptakan iklim sehat para investor dalam mengelola perusahaannya, yang akan berkontribusi nyata terhadap penerimaan daerah maupun aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“Profesionalisme birokrasi ini berkaitan dengan kemampuan jiwa wirausaha para birokrasi dalam pencarian sumber pendapatan daerah, pengelolaan sumber asset atau penerimaan daerah, dan pemeliharaan atas investasi-investasi daerah yang memberikan kenyamanan para investor, mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.(MC Bulungan/sny)
