Bulungan, CitraBenuanta – Melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik E-LHKPN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan Gelorakan Budaya Anti Korupsi. Untuk itu digelar Sosialisasi, Bimtek dan Pengisian e-LHKPN yang langsung dibuka oleh Bupati Bulungan H.Sudjati, SH pada Senin (10/2/2020).
Bupati menyebutkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemkab Bulungan memiliki komitmen yang tinggi untuk mencegah dan memberantas korupsi.
Adapun wujudnya kata dia antara lain dengan menerbitkan Perbup Bulungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Bulungan serta Perbup Bulungan Nomor 2 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemkab Bulungan.
“Termasuk pula kegiatan sosialisasi dan bimtek yang kita laksanakan pada hari ini dalam rangka menetapkan para pejabat pada level penyelenggara pemerintahan yang wajib melaporkan harta kekayaan ke KPK RI,” jelasnya.
Ia menyebutkan yang dilaksanakan tersebut untuk menggelorakan dan membudayakan anti korupsi di lingkungan Pemkab Bulungan, sebagai bagian dari dukungan semuanya terhadap gerakan anti korupsi secara nasional.
“Kita harus menyadari, bahwa otonomi daerah dan desentralisasi di satu sisi memberikan penguatan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi otonomi pemerintahan. namun di satu sisi lain juga berdampak pada maraknya praktek korupsi di daerah,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, harus berkaca pada cukup banyaknya negara miskin dan berkembang, yang terseok-seok akibat maraknya praktek korupsi yang melahirkan kemiskinan, kemelaratan dan penderitaan bangsa yang berkepanjangan.
“Oleh karena itu, saya berpesan agar kegiatan sosalisasi dan bimtek ini dapat dilaksanakan, diikuti serta diterapkan dengan sungguh-sungguh, sebagai wujud komitmen kita selaku aparatur pemerintah, dalam memberikan transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat, bangsa dan negara,” tegasnya.
Terlepas dari itu ia juga menyampaikan menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dilaksanakannya kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, dan berintegritas.
“Serta mendukung tercapainya penyelenggara negara di tingkat Kabupaten Bulungan yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” pungkasnya.(MC Bulungan/sny)
